RepublikMenulis.Com - Perjanjian Pengangkutan (Transport Agreement) adalah sebuah perjanjian yang ditetapkan antara pemilik barang dan pengangkut untuk menghubungi barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Perjanjian ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengangkut, seperti jenis barang yang akan ditransport, jumlah barang, tujuan, dan biaya transport.
Pada
perjanjian pengangkutan, pemilik barang akan memberi instruksi kepada
pengangkut tentang cara pengiriman dan penyerahan barang. Pengangkut akan
menyetujui instruksi dan menyetujui biaya transport yang ditetapkan. Pemilik
barang juga akan memberi keterangan tentang kondisi barang saat dikirim dan
kondisi yang diharapkan saat barang sampai di tempat tujuan.
Perjanjian
pengangkutan juga menetapkan tanggung jawab dan risiko bagi kedua belah partai.
Pemilik barang akan menyetujui risiko yang terlibat dalam transport, seperti
risiko akibat kecelakaan, kebakaran, atau pilferage. Pengangkut akan menyetujui
tanggung jawab untuk melaksanakan transport sesuai dengan syarat-syarat yang
ditetapkan dan melakukan penyerahan barang dalam kondisi yang sesuai dengan
kondisi saat dikirim.
Selanjutnya, perjanjian
pengangkutan juga menetapkan waktu untuk penyerahan dan penerimaan barang.
Pemilik barang akan memberi waktu tertentu untuk penyerahan dan penerimaan
barang, serta waktu untuk melakukan proses inspeksi dan verifikasi. Jika
terjadi kendala dalam transport, maka perjanjian akan menetapkan cara
penyelesaian masalah antara kedua belah partai.
Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian penting untuk memastikan bahwa barang akan dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan dengan cara yang aman, efisien, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Perjanjian pengangkutan juga adalah sebuah perjanjian yang bertujuan untuk menetapkan syarat-syarat dalam transport barang dari tempat asal ke tempat tujuan.
Dasar hukum perjanjian pengangkutan terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
1.
Pengesahan dan Penyetujuan: Perjanjian pengangkutan harus disetujui dan
dipenyetujui oleh kedua belah partai. Setiap partai harus memahami dan
menyetujui semua syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian.
2.
Kedaulatan dan Kesetimbakan: Perjanjian pengangkutan harus menetapkan
kedaulatan dan kesetimbakan antara kedua belah partai. Kedaulatan menjamin
bahwa setiap partai tidak akan melakukan apa pun yang dapat mengganggu
transport barang, sedangkan kesetimbakan menjamin bahwa setiap partai akan
melaksanakan transport barang dengan cara yang sesuai dengan syarat-syarat yang
ditetapkan.
3.
Risiko dan Tanggung Jawab: Perjanjian pengangkutan harus menetapkan risiko dan
tanggung jawab antara kedua belah partai. Setiap partai harus mengetahui dan
menyetujui risiko yang terlibat dalam transport barang, serta tanggung jawab
untuk melaksanakan transport sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
4.
Waktu dan Lokasi: Perjanjian pengangkutan harus menetapkan waktu dan lokasi
untuk penyerahan dan penerimaan barang. Setiap partai harus memahami dan
menyetujui waktu dan lokasi yang ditetapkan, serta waktu untuk melakukan proses
inspeksi dan verifikasi.
5.
Pembayaran: Perjanjian pengangkutan harus menetapkan biaya transport dan cara
pembayarannya. Setiap partai harus memahami dan menyetujui biaya transport yang
ditetapkan, serta cara pembayarannya seperti transfer atau tunai saat
penyerahan barang.
6. Penyelesaian Masalah: Perjanjian pengangkutan harus menetapkan cara penyelesaian masalah antara kedua belah partai jika terjadi kendala dalam transport barang. Setiap partai harus memahami dan menyetujui cara penyelesaian masalah yang ditetapkan, serta bersedia untuk melaksanakannya jika terjadi kendala dalam transport barang. (Penulis : Maulana Zunnuroin, Mahasiswa STEI SEBI, Depok)
